Putusan MK Jangan Coba-coba Sebar HOAX !!!

IBOBET - Jangan coba-coba menyebar HOAX terkait putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) atas gugatan Pilpres. Imbauan itu dengan tegas di sampaikan Menkominfo Rudiantara hingga Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelang pembacaan putusan yang akan digelar pada Kami , 27 Juni ,besok.

Rudiantara menyampaikan imbauan itu setelah membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di Medan. Sumatera Utara pada hari Rabu 26/06/2019. Dia mengingatkan semua pihak agar tidak menyebarkan HOAX, baik yang bersifat provokasi maupun penghasutan di media sosial.

"Ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk tidak menyebarkan hoaks yang sifatnya menghasut, memprovokasi adu domba dalam konteks proses penetapan oleh MK."

Kendati demikian ,Rudiantara enggan memastikan apakah akan ada pembatasan medsos saat sidang putusan di gelar. Sebelumnya, selepas kerusuhan 22 Mei 2019, pemerintah melalui Kominfo melakukan pembatasan sementara terhadap sebagian akses medsos dan pesan instan dengan tujuan membatasi penyebaran hoaks.

"Jadi saya tidak mengatakan akan ada atau tidak ada" Ujarnya.

"ini tanggung jawab kita bersama-sama, Pemerintah , kita bersama.
Ayo kita jaga sama-sama dunia media sosial kita. Ayo jaga dunia maya kita dengna tidak memantik dan tidak menyebarkan hoaks."


Lihat juga : Lampard di Kontrak 3 tahun dengan gaji Rp 296,3 Milliar


Hal senada di sampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tito dengan tegas mengimbau semua pihak tidak menyebarkan HOAX, khususnya para pengunjuk rasa yang berkukuh menggelar aksi di dekat MK.

"Saya tentunya berharap yang unjuk rasa , ingat aturan itu. Kalau ada yang mengganggu ketertiban publik, jalan umum , hak asasi orang lain, mengganggu persatuan dan kedamaian, menghujat , menyampaikan sesuatu yang palsu atau hoax, kebencian dan lain-lain, kita akan tindak kalau di langgar"
Terkait pembatasan medsos lebih tegas disampaikan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko. Moeldoko mengatakan pembatasan akan dilakukan secara situasional jika ada potensi ancaman terhadap keamanan negara.

Keputusan itu , kata Moeldoko, telah disepakati dalam rapat. Namun , dia menegaskan , jika tidak ada ancaman gangguan keamanan nasional , dipastikan tidak akan ada pembatasan.

"Kita lihat besok situasinya. Dalam rapat kemarin kita pikirkan, kalau itu ganggu keamanan negara , mau nggak mau ktia prihatin sebentar ya. Kalau nggak ada apa-apa, ya jalan saja kaya baisa, Kita lihat situasi besok"

Dia pun memperkirakan tidak akan terjadi hal-hal yang mengancam keamanan negara saat sidan putusan MK berlangsung besok, Namun , menurut Moeldoko, pihak aparat akan tetap waspada mengantisipasi jika terjadi rusuh.

"Perkirakan kita besok sepertinya tidak terjadi apa-apa, tapi kita waspadai ada rusuh, kita waspadai ada kelompok perusuh itu"

Jangan Coba-coba Sebar HOAX !!!

Menakar 'Kegentingan' Reshuffle Kabinet Jokowi

Menakar 'Kegentingan' Reshuffle Kabinet Jokowi - Isu reshuffle kabinet Jokowi-JK (Jusuf Kalla) berhembus kencang. Belum diketahui pasti kapan rencana perombakan kabinet ini bakal dieksekusi. Namun, apakah reshuffle terhadap sejumlah menteri karena dirasa genting?

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto menjelaskan bahwa peluang perombakan kabinet itu ada. Namun, Johan tidak bisa menyebut kapan waktu pastinya.

"Kalau sampai Lebaran saya kira tidak ada. Saya tidak tahu setelah Lebaran, kemungkinan itu bisa saja," ujar Johan Budi di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2019).

Johan juga mengungkapkan, Jokowi selalu melakukan evaluasi terhadap menterinya sebelum melakukan perombakan. Selain itu, dia menyebut Jokowi pun melakukan cross-check kinerja.

"Bahwa Pak Presiden melihat atau me-review ke belakang untuk reshuffle selalu didahului evaluasi Pak Presiden dengan menterinya dan tidak dilakukan dalam satu termin waktu tertentu. Evaluasi itu dilakukan setiap saat dan Pak Presiden Jokowi selalu cross-check kinerja pembantunya kepada semua pihak," kata Johan.

Kendati demikian, Johan memastikan, perombakan kabinet ini tidak akan dilakukan sebelum Lebaran.

"Tapi saya dengar tidak sebelum Lebaran karena menghadapi banyak hal," lanjut Johan.

Baca juga : Situng KPU 71%: Jokowi-Amin 56,23% Prabowo-Sandi 43,77%

Seperti diketahui, isu reshuffle kabinet ini mencuat jelang masa akhir periode pemerintahan Jokowi-JK usai beberapa nama menteri terseret dalam proses hukum di KPK. Setidaknya, ada tiga nama menteri yang harus berurusan dengan proses hukum di KPK. Mereka adalah Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita (NasDem), Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin (PPP), serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (PKB).

Menurut Johan, menteri-menteri yang terseret proses hukum di KPK itu sudah dipanggil Jokowi. Ia menyebut, Jokowi selalu mengingatkan kepada menterinya untuk tidak terseret kasus hukum.

"Apakah Pak Presiden sudah memanggil menteri yang sudah atau sedang diperiksa KPK, saya kira itu pasti sudah dilakukan Pak Presiden. Pasti Pak Presiden meminta penjelasan yang bersangkutan kenapa diperiksa oleh KPK," ujar Johan.

Johan pun mengatakan, Jokowi bakal mengganti menterinya jika sudah berstatus tersangka. Namun, jika masih berstatus saksi, hal itu belum tentu akan dilakukan.


"Kalau berstatus tersangka akan diganti. Kalau sebagai saksi, belum tentu. Bisa saja jadi saksi karena memang ada informasi yang diperlukan," sebut Johan.

Baca juga : CLS Knights Menangi Gim Pertama Final ABL 2018/2019

Menanggapai hal ini, pengamat politik dari Populi Center Usep S Ahyar menilai rencana reshuffle kabinet ini dirasa perlu karena beberapa alasan. Menurutnya, terseretnya sejumlah nama menteri dalam pusaran proses hukum di KPK juga jadi alasan.

"Saya kira genting. Karena saya kira ada beberapa alasan yang mendasarinya. Seperti misalnya, ada sejumlah menteri yang disinyalir terseret kasus di KPK, lalu ada menteri yang kinerjanya tidak perform karena sibuk mengurus posisinya karena mencalonkan jadi anggota DPR. Selain itu, reshuffle ini juga penting untuk menggenjot target di akhir masa jabatan Jokowi," kata Usep saat dihubungi detikcom, Kamis (9/5/2019)

Namun, Usep mengingatkan, pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa perombakan kabinet ini tidak menyangkut urusan politik.

"Yang perlu diingat, pemerintah harus bisa meyakinkan publik kalau perombakan menteri ini tidak terkait urusan politik. Tapi murni urusan negara. Kalau tidak, ini bisa jadi amunisi bagi musuh politik Jokowi, untuk menyerangnya" katanya.

Lantas, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai rencana reshuffle kabinet ini perlu jika memang ada sejumlah nama menteri yang tidak kompeten. Dia bahkan, mengibaratkan sebuah kabinet menteri seperti sebuah grup penyanyi orkestra.

"Namanya kabinet itu teamwork. Itu yang menjadi utama. Teamwork itu ibarat orkestra, orkestra itu bisa jadi ada nada yang tidak harmoni. Karena ada nada sumbang, artinya itu hanya persoalan koordinasi. Nada sumbang itu juga bisa dari kemampuan penyanyinya yang tidak memenuhi kompetensi kan. Nah reshuffle itu hanya dibutuhkan kalau penyanyinya enggak kompeten," kata Enny saat dihubungi detikcom, Kamis (9/5/2019).

Enny juga menyoroti menteri yang punya posisi strategi di partai politik. Dia menilai seharusnya sosok menteri yang ada di kabinet tak terseret dengan urusan lain selain kinerja pemerintahan.

Menakar 'Kegentingan' Reshuffle Kabinet Jokowi