Pertemuan Yang Tak Terduga, Jokowi-Prabowo Berjabat Tangan di MRT

Pertemuan Yang Tak Terduga, Jokowi-Prabowo Berjabat Tangan di MRT -  Berita terpopuler detikFinance sepanjang Sabtu (13/7/2019) didominasi seputar pertemuan presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo dan rivalnya saat pilpres, Prabowo Subianto. Menarikanya, pertemuan dua pemimpin bangsa ini berlangsung di MRT Jakarta.

Diawali dari Stasiun MRT Lebak Bulus, Jokowi dan Prabowo duduk berdampingan sambil ngobrol di dalam MRT yang mengantar mereka ke Stasiun Senayan. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, MRT Jakarta dipilih sebagai lokasi pertemuan karena 2 alasan. Pertama, lokasinya dinilai netral.

Kedua, MRT menunjukkan pembangunan yang visioner ke depan. Mau tahu informasi selengkapnya? Baca 5 berita terpopuler detikFinance berikut ini:

Pertemuan Yang Tak Terduga, Jokowi-Prabowo Berjabat Tangan di MRT

Soal Penyerangan Novel Baswedan, Polri Sudah Mengantongin Identitas Pelaku

Soal Penyerangan Novel Baswedan, Polri Sudah Mengantongin Identitas Pelaku - Mabes Polri kini menindaklanjuti temuan tim gabungan kasus teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Tim gabungan disebut 'menyetor' temuan menarik terkait motif dan bukti.

"Kaitan dengan barang bukti dan motif tentunya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

Apa barang bukti dan motif yang ditemukan terkait kasus Novel? Brigjen Dedi belum menyebutkan. Yang pasti, penanganan kasus teror terhadap Novel tetap dilanjutkan dengan memeriksa hasil tim gabungan.

"Langsung diambil alih sama tim penyidik. Teknis itu," kata Dedi.

Hasil investigasi tim gabungan rencananya akan disampaikan pada pekan depan. Anggota TGPF, Hendardi, menduga kasus ini bermotif politik.

"Tapi ini perkara yang melibatkan, saya kira orang yang juga bisa kita kategorikan sebagai ada latar belakang politik," kata Hendardi di Mabes Polri, Selasa (9/7).

"Motif saya bilang, bukan orang ya, motif politik. Motif akan kami sajikan. Motif itu bisa tidak cuma satu, bisa beberapa yang kami sampaikan. Kami nggak omong orang," imbuh Hendardi.

Lihat Juga : Klausul Kontrak Griezmann Lebih Tinggi dari Messi 

Sementara komisioner Komnas HAM bidang Pengkajian dan Penelitian, Choirul Anam, menyebut Komnas HAM dan tim gabungan punya kecocokan soal sosok yang diduga berkaitan dengan peristiwa serangan terhadap Novel.

Anam mengatakan aktor intelektual penyerangan Novel bisa terungkap. Hal itu tergantung pada komitmen Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Kami dikasih tahu ada perkembangan signifikan dalam konteks pengungkapan siapa-siapa pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan di Novel. Itu sekitar 2-3 bulan yang lalu. Di perkembangan ini yang kami lihat adalah ada beberapa orang yang di lapangan yang juga ditemukan oleh Komnas HAM yang kami nyatakan itu sebagai orang asing menemukan jejak yang terang sampai level di atasnya," kata Anam, Selasa (9/7).

Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat menunggu penjelasan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait temuan tim gabungan Novel. JK berharap polisi menemukan pelaku penyerangan ke Novel Baswedan.

"Ya harapan kita bahwa kepolisian dan tim gabungan pencari fakta itu akan menemukan masalah-masalah yang selama ini kita harapkan. Yaitu siapa pelakunya, dan apa motifnya," katanya.

Sementara itu, Novel Baswedan, korban penyiraman air keras, berharap pengungkapan kasus dimulai dengan menangkap eksekutor atau pelaku di lapangan.

"Mengungkap kejahatan jalanan begini haruslah dimulai dengan pelaku lapangannya. Tidak mungkin ada pengungkapan pelaku kejahatan kekerasan jalanan begini, tapi kemudian hanya dimulai dengan spekulasi aktor intelektual pihak mana pihak mana. Saya kira itu bukan investigasi ya. Itu hanya reka-reka atau duga-dugaan saja dan saya kira itu tidak tepat," ujar Novel, Rabu (10/7).

Soal Penyerangan Novel Baswedan, Polri Sudah Mengantongin Identitas Pelaku

Masih Dipertimbangkan Dahnil Anzar Akan Ajakan Fadli Zon Gabung ke Gerindra

IBOBET - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengajak eks koordinator juru bicara Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 Dahnil Anzar Simanjuntak bergabung ke Gerindra. Dahnil akan mengatakan mempertimabangkan ajakan tersebut.

"Tentu saya akan pertimbangkan secara matang ya karena bagi saya Gerindra salah satu partai yang sesuai visinya ya dengan saya. Tentu saya akan perbincangkan dan saya diskusikan dengan teman-teman, keluarga dan termasuk dengan bang Sandi, Pak Prabowo, dan sebagainya," Kata Dahnil.

Dahnil menyebut beberapa tokoh Gerindra lainnya juga telah mengajaknya bergabung ke partai yang diketuai Prabowo Subianto itu. Ajakan dari Fadli menurutnya juga berarti baginya.

"Banyak ya (obrolan gabung Gerindra), Bang Fadli dan beberapa tokoh itu semuanya rata-rata aktif mengajak. Bang Fadli kan juga tokoh yang penting di Gerindra," tutur Dahnil.

Nama Dahnil Anzar Simanjuntak santer dikaitkan dengan Pilwalkot Medan 2020. Apakah ajakan bergabung ke Gerindra ini ada hubungan dengan Pilwalkot Medan 2020?

"Yang jelas setelah pilpres ini saya akan ikut instruksi dari Pak Prabowo Bang Sandi apa langkah politik berikutnya. Saya sebenarnya, karena sudah hampir setahun ini banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo, dengan Bang Sandi, tentu saya akan berdiskusi banyak juga langkah-langkah politik berikutnya itu dengan beliau," sebut Dahnil Anzar.

Fadli Zon sebelumnya mengaku akan mengajak Dahnil Anzar Simanjuntak bergabung ke Gerindra. Fadli menganggap kualitas Dahnil sudah teruji saat Pilpres 2019.

"Saudara Dahnil kan adalah kemarin juga juru bicara dari (capres-cawapres nomor urut 02) Prabowo-Sandi dan sudah teruji. Jadi saya kira tentu kita sangat welcome," kata Fadli Zon.

Masih Dipertimbangkan Dahnil Anzar Akan Ajakan Fadli Zon Gabung ke Gerindra

Kepala BNPB Sutopo Purwo Nugroho Tutup Usia

Kepala BNPB Sutopo Purwo Nugroho Tutup Usia - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyambut kedatangan jenazah Sutopo Purwo Nugroho di Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta). Saat ini BNPB tengah melakukan persiapan penyambutan Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB itu.

"Kita lagi urus kepulangannya hari ini, tentu nanti akan disambutlah di bandara (Soetta), kemudian termasuk kegiatan upacara pemakamannya," ujar Kepala BNPB Monardo saat dihubungi, Minggu (7/7/2019).

Sementara itu Doni menyebut Sutopo akan dikebumikan di rumah orangtuanya di Boyolali, Jawa Tengah. Sebelumnya pihak keluarga masih merembukkan perihal pemakaman tersebut. Namun istri Sutopo, mengikuti keinginan mertuanya di Boyolali.

Lihat juga : Morata Bakal Dipermanenkan Atletico dan Dapat Nomor 9 

"Untuk pemakaman, permintaan dari bapak-ibu Pak Topo itu dimakamkan di Boyolali. Permintaan Pak Topo sendiri dimakamkan di Pondok ranggon. Jadi istrinya pak Topo mengikuti keinginan dari orangtua Pak Topo, jadi opsi pertama adalah di Boyolali," kata Doni.

Lebih lanjut Doni mengatakan Jenazah akan disemayamkan terlebih dahulu di Jakarta. Selanjutnya akan dibawa ke Jogja, untuk dikebumikan di Boyolali, Jawa Tengah.

"Kita liat situasi kalau nanti space waktu antara keberangkatan ke Jogja, kan mau dibawa ke Boyolali, kemudian kalau waktunya cukup mungkin akan kira semayamkan di rumah duka Cibubur. Kalau waktunya mepet disemayamkan di Bandara (Seotta), kita nanti carikan tempat di Bandara," kata dia.

Sutopo meninggal dalam perjuangannya melawan kanker paru-paru di Guangzhou, Cina, pukul 02.00 Waktu setempat. Ia didiagnosis di sekitar awal Desember 2017 dan di tengah perjuangannya masih sempat bertugas mengawal kejadian bencana di Indonesia.

Kepala BNPB Sutopo Purwo Nugroho Tutup Usia

Selamat Kepada Jokowi-Ma'ruf, AHY: Semoga Sukses Untuk Pimpin Negri Ini

Selamat Kepada Jokowi-Ma'ruf, AHY: Semoga Sukses Untuk Pimpin Negri Ini - Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin akan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU RI sore nanti. Komandan Kogasma Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengucapkan selamat kepada pasangan nomor urut 01 di Pilpres 2019 itu.

"Kepada Bapak @jokowi dan Bapak @Kiyai_MarufAmin dengan kerendahan hati kami ucapkan selamat mengemban amanah sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.

Semoga Bapak selalu diberkahi perlindungan dan kesehatan dari Allah SWT, dan sukses memimpin Indonesia lima tahun mendatang," kata AHY via Twitter, Minggu (30/6/2019).

Lihat Juga : Beberapa Fota Yang Viral Saat Mengkuliti Hewan di Hutan

AHY mengatakan koalisi Partai Demokrat dengan Partai Gerindra, PAN, PKS dan Partai Berkarya sudah berakhir seiring keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan hasil pilpres.

AHY berterima kasih kepada seluruh partai pengusung Prabowo-Sandi.

"Penetapan MK menandai berakhirnya kontestasi Pilpres 2019. Pembubaran koalisi 02 oleh Bapak Prabowo menandai berakhirnya koalisi.

Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh sahabat di koalisi 02 atas kerja sama dan kebersamaannya membangkitkan gairah demokrasi negeri ini," ujar AHY.

Meski demikian, AHY berharap Prabowo-Sandi bisa tetap berkontribusi bagi negeri. AHY mengucapkan terima kasih atas partisipasi pasangan nomor urut 02 itu.

"Apresiasi dan rasa terima kasih juga kami ucapkan pada Bapak @prabowo dan mas @sandiuno, atas partisipasinya dalam Pilpres 2019. Mari terus berikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi gagasan yang konstruktif bagi kemajuan Indonesia, negeri kita tercinta," sebut AHY
.

Selamat Kepada Jokowi-Ma'ruf, AHY: Semoga Sukses Untuk Pimpin Negri Ini

 

Gerindra Singgung Pilpres 2014 Soal bertemu nya Prabowo-Jokowi.

 

IBOBET - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berbicara tentang wacana pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi. Muzani menyinggung pertemuan Prabowo-Jokowi pada Pilpres 2014 yang digelar hanya beberapa minggu sebelum pelantikan.

"Kalau me-review pada 2014, kan pertemuan Jokowi dan Prabowo terjadi dua minggu sebelum pelantikan Presiden. Dari situ saja kan terlihat kalau kita jangan terburu-buru dalam menentukan sikap". Kata Muzani.

Isu rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo sebelumnya bergulir. Isu tersebut bergulir hingga pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan hasil pilpres selesai.

Anggota Dewan Pembina Gerindra Maher Algadri menolak upaya rekonsiliasi itu. Maher menyebut dalam demokrasi kalah dan menang adalah sebuah proses.

"Kalau saya bilang jangan , proses demokrasi itu adalah pemilihan. Jadi yang kalah biar tetap kalah , yang menang , menang." Kata Maher.

Bahkan ada isu Jokowi dan Prabowo bertemu di Thailand beberapa waktu lalu. Namun isu tersebut dibantah oleh Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Itu dia yang saya nggak ngerti, Apakah Jokowi benar ke Thailand ? Jadi saya nggak bisa tahu kapan waktunya gitu. Karena waktu Pak Prabowo itu cuma sehari transit saja. Kalau dari Eropa kan selalu begitu, sebelum balik ke Indonesia, transit sehari di Bangkok. Istirahat supaya nggak jet lag. itu sudah prosedur memang." Kata Dasco

Gerindra Singgung Pilpres 2014 Soal bertemu nya Prabowo-Jokowi.

 

Jokowi Sangat Mencatat Rekor Murni Tidak Pernah Kalah Dalam Setip Pemilu

Jokowi Sangat Mencatat Rekor Murni Tidak Pernah Kalah Dalam Setip Pemilu - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilpres 2019 mengukuhkan kemenangan pasangan capres Joko Widodo (Jokowi) dan cawapres Ma'ruf Amin. Kemenangan ini juga menandai rekor politik Jokowi yang tak pernah kalah dalam setiap pemilu.

Dirangkum detikcom, Jumat (28/6/2019), Jokowi merupakan seorang politikus PDIP dengan latar belakang pengusaha mebel. Usaha mebel itu ditekuni Jokowi setelah mendapat bekal ilmu selama kuliah di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kegigihan Jokowi dalam menjalankan bisnis mebel membuat usahanya semakin besar. Jokowi kemudian menikah dengan Iriana di Solo pada 24 Desember 1986. Dari pernikahannya itu, Jokowi dikaruniai tiga orang anak yaitu Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep.

Jokowi memulai karir politiknya sebagai Wali Kota Solo pada 2005. Jokowi maju bersama Fx Hadi Rudyatmo dengan diusung oleh PDIP dan PKB.

Gaya kepemimpinannya mulai menjadi perhatian publik. Jokowi saat itu disebut-sebut sebagai pribadi yang sederhana.

Karir politiknya makin moncer kala Jokowi kembali terpilih sebagai wali kota di pemilihan kepala daerah tahun 2010. Di era kepemimpinannya, Jokowi kerap mengadakan kegiatan acara nasional dan internasional di Solo.

Lihat Juga : Nikita Mirzani Sangat Pintar Untuk Memantau Syahrini Menggunakan Akun Fake

Jokowi juga dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia versi Yayasan Wali Kota Sedunia (The City Mayors Foundation) pada 2013. Jokowi dianggap telah membentuk citra kota Solo sebagai kota seni budaya hingga bisa menarik wisatawan datang.

Dinilai sukses sebagai Wali Kota Solo, Jokowi dilirik sejumlah elite politik nasional untuk maju di Pilgub DKI 2012. Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) berhasil mengalahkan petahana Fauzi Bowo. Jokowi-Ahok terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.

Belum genap menjabat sebagai gubernur, Jokowi didorong untuk berlaga di Pilpres 2014. Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) berhasil memenangkan kontestasi politik tersebut.

Jokowi berterimakasih atas mandat yang diberikan rakyat. Dia juga menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada sang rival, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

"Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap, kemenangan rakyat ini akan melapangkan jalan untuk mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan," kata Jokowi saat menyampaikan pidato kemenangan di atas kapal phinisi.

Lima tahun berselang, Jokowi kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto. Bedanya, Jokowi kali ini berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Sedangkan Prabowo menggandeng eks Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Proses rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang dilakukan KPU memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf dengan perolehan 85.607.362 suara, sementara Prabowo-Sandiaga 68.650.239 suara.

Prabowo-Sandiaga kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas penetapan hasil rekapitulasi suara tersebut. Namun MK menolak seluruh permohonana gugatan Prabowo-Sandiaga.

"Mengadili, menyatakan, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan: menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan dalam sidang gugatan hasil pilpres di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Jokowi mengajak seluruh bangsa Indonesia kembali bersatu setelah Pilrpes 2019. Dia ingin Indonesia menjadi bangsa yang maju.

"Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu kembali, bersama-sama membangun Indonesia, bersama-sama memajukan Indonesia, tanah air Indonesia," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (27/6/2019).

Jokowi mengatakan, kini tak ada lagi 01 dan 02. Yang ada adalah persatuan Indonesia.

"Tidak ada lagi 01 dan 02. Yang ada persatuan Indonesia. Walau pilihan politik berbeda, kita harus saling menghargai. Walaupun pilihan politik kita berbeda, kita harus saling menghormati. Walaupun pilihan politik kita berbeda pada saat pilpres, kita harus sampaikan presiden-wakil presiden terpilih adalah presiden bagi seluruh bangsa, bagi seluruh rakyat Indonesia," tutur Jokowi.

Atas putusan MK itu, KPU akan menetapkan Jokowi-Ma'ruf sebagai capres dan cawapres terpilih pada Minggu 30 Juni 2019. Selanjutnya Jokowi-Ma'ruf akan dilantik pada Oktober mendatang.

"Tindak lanjut sesudah putusan, pertama, kami akan lakukan rapat pleno terbuka penetapan pasangan terpilih pada Minggu, 30 Juni 2019, di kantor KPU pukul 15.30 WIB, rangkaian acara pukul 15.30 WIB. Kalau tak ada halangan, pukul 17.00 WIB akan selesai," ucap Ketua KPU Arief Budiman kepada wartawan di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Jokowi Sangat Mencatat Rekor Murni Tidak Pernah Kalah Dalam Setip Pemilu

 

Pelawak Senior Indonesia Nurul Qomar Terjerat Kasus Pemalsuan Ijazah

Pelawak Senior Indonesia Nurul Qomar Terjerat Kasus Pemalsuan Ijazah - Pelawak dan politisi Nurul Qomar diduga memalsukan ijazah S2 dan S3 sebagai syarat untuk menjadi rektor Universitas Muhadi Setiabudi (Umus) Brebes. Namun belakangan terungkap bahwa Qomar masih berstatus mahasiswa S2 dan S3 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Akibatnya, UNJ ikut terkena getah dari ulah Qomar. Pihak kampus UNJ turut dimintai keterangan oleh polisi.

Mulanya, Pengacara Universitas Muhadi Setiabudi (Umus), Brebes menunjukkan surat klarifikasi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) soal status Qomar. Dalam surat tersebut tercatat status Qomar sebagai mahasiswa S2 dan S3.

"Isi pada surat klarifikasi yang dikirim UNJ disebutkan, Qomar memang pernah belajar di universitas tersebut. Namun ternyata belum lulus S2 maupun S3," ujar pengacara Universitas Muhadi Setiabudi (Umus), Tobidin, di kantor Kejari Brebes, Rabu (26/6/2019).

Lihat Juga : Mencatat Rekor Piala Dunia Timnas Thailand di Libas Timnas As 13 - 0

Namun, lanjut Tobidin, Qomar justru menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) yang dilampirkan saat mencalonkan diri sebagai Rektor Umus Brebes pada 2017 silam.

Berdasarkan surat keterangan UNJ tersebut, polisi pun turut meminta keterangan pihak Universitas Negeri Jakarta (UNJ) terkait dugaan pemalsuan ijazah pelawak Qomar. Namun, UNJ mengaku tidak pernah mengeluarkan SKL S2 & S3 untuk Qomar.

"Keterangan UNJ menyebut universitas tidak pernah mengeluarkan SKL (S2 dan S3) tersebut," ujar KBO Reskrim Polres Brebes, Iptu Triyatno kepada wartawan di kantor Kejari Brebes, Jalan Gajah Mada, Rabu (26/6).

Triyatno mengungkap bahwa Qomar memerintahkan sopirnya yang bernama Dodi untuk membuat SKL S2 dan S3 UNJ. Hal ini berdasarkan pengakuan Dodi kepada polisi. Namun, lanjut Triyatno, pengakuan Dodi dibantah oleh Qomar.

"Pembuatan SKL atas perintah pelaku kemudian diurusi oleh saudara Dodi selaku sopir Qomar. Sudah dimintai keterangan, tapi (Qomar) tidak mengakui (memerintah Dodi)," jelasnya.

Sementara itu, Penasihat hukum Qomar, Furqon Nurzaman menjelaskan status Qomar sebagai mahasiswa S2 & S3 UNJ. Furqon mengatakan Qomar awalnya telah lulus S1 di salah satu perguruan tinggi milik Yayasan Pembina Pendidikan Administrasi Niaga dan Negara (Yappan) yang beralamat di Lenteng Agung Jakarta Selatan. Kemudian Qomar melanjutkan S2 Magister Manajemen di Universitas Kristen (Unkris) Dwipayana Jakarta hingga lulus. Lulus S2 dari Unkris, Qomar melanjutkan kuliah S3 di UNJ dan mengambil program Pendidikan Dasar.

"Karena dia ingin menjadi dosen dan guru besar, ia kuliah lagi S3 di UNJ. Namun tidak bisa, karena pendidikannya tidak linear. Disarankan oleh pihak kampus (UNJ) agar kuliah lagi S2 dan mengambil jurusan yang linear yaitu Manajemen Pendidikan Dasar," tutur Furqon Nurzaman saat dihubungi detikcom Rabu (26/6).

Saat mendaftar S2 di UNJ, lanjut Furqon, Qomar sudah menjalani kuliah S3 di UNJ. Sehingga secara bersamaan, Qomar menempuh pendidikan S2 dan S3 di kampus UNJ.

Proses kuliah S2 dan S3 dilakukan hingga sampai tahap pembuatan disertasi dan siap sidang. Namun saat itu terhenti karena ada tawaran rektor dari Universitas Muhadi Setiabudi (Umus) Brebes.

"Di saat sudah disertasi dan siap sidang, muncul tawaran untuk menjadi rektor di UMUS Brebes. Ia pun mengambil tawaran itu," sambungnya.

Pelawak Senior Indonesia Nurul Qomar Terjerat Kasus Pemalsuan Ijazah

Putusan MK Jangan Coba-coba Sebar HOAX !!!

IBOBET - Jangan coba-coba menyebar HOAX terkait putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) atas gugatan Pilpres. Imbauan itu dengan tegas di sampaikan Menkominfo Rudiantara hingga Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelang pembacaan putusan yang akan digelar pada Kami , 27 Juni ,besok.

Rudiantara menyampaikan imbauan itu setelah membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di Medan. Sumatera Utara pada hari Rabu 26/06/2019. Dia mengingatkan semua pihak agar tidak menyebarkan HOAX, baik yang bersifat provokasi maupun penghasutan di media sosial.

"Ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk tidak menyebarkan hoaks yang sifatnya menghasut, memprovokasi adu domba dalam konteks proses penetapan oleh MK."

Kendati demikian ,Rudiantara enggan memastikan apakah akan ada pembatasan medsos saat sidang putusan di gelar. Sebelumnya, selepas kerusuhan 22 Mei 2019, pemerintah melalui Kominfo melakukan pembatasan sementara terhadap sebagian akses medsos dan pesan instan dengan tujuan membatasi penyebaran hoaks.

"Jadi saya tidak mengatakan akan ada atau tidak ada" Ujarnya.

"ini tanggung jawab kita bersama-sama, Pemerintah , kita bersama.
Ayo kita jaga sama-sama dunia media sosial kita. Ayo jaga dunia maya kita dengna tidak memantik dan tidak menyebarkan hoaks."


Lihat juga : Lampard di Kontrak 3 tahun dengan gaji Rp 296,3 Milliar


Hal senada di sampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tito dengan tegas mengimbau semua pihak tidak menyebarkan HOAX, khususnya para pengunjuk rasa yang berkukuh menggelar aksi di dekat MK.

"Saya tentunya berharap yang unjuk rasa , ingat aturan itu. Kalau ada yang mengganggu ketertiban publik, jalan umum , hak asasi orang lain, mengganggu persatuan dan kedamaian, menghujat , menyampaikan sesuatu yang palsu atau hoax, kebencian dan lain-lain, kita akan tindak kalau di langgar"
Terkait pembatasan medsos lebih tegas disampaikan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko. Moeldoko mengatakan pembatasan akan dilakukan secara situasional jika ada potensi ancaman terhadap keamanan negara.

Keputusan itu , kata Moeldoko, telah disepakati dalam rapat. Namun , dia menegaskan , jika tidak ada ancaman gangguan keamanan nasional , dipastikan tidak akan ada pembatasan.

"Kita lihat besok situasinya. Dalam rapat kemarin kita pikirkan, kalau itu ganggu keamanan negara , mau nggak mau ktia prihatin sebentar ya. Kalau nggak ada apa-apa, ya jalan saja kaya baisa, Kita lihat situasi besok"

Dia pun memperkirakan tidak akan terjadi hal-hal yang mengancam keamanan negara saat sidan putusan MK berlangsung besok, Namun , menurut Moeldoko, pihak aparat akan tetap waspada mengantisipasi jika terjadi rusuh.

"Perkirakan kita besok sepertinya tidak terjadi apa-apa, tapi kita waspadai ada rusuh, kita waspadai ada kelompok perusuh itu"

Jangan Coba-coba Sebar HOAX !!!

Kerusuahan 21 - 22 Mei Pemerintah akan Beritahu Siapa Dalang Dari Semua ini

Kerusuahan 21 - 22 Mei Pemerintah akan Beritahu Siapa Dalang Dari Semua ini - Menko Polhukam Wiranto selesai memimpin rapat koordinasi membahas situasi negara di bidang hukum dan keamanan bersama Polri dan TNI. Wiranto mengatakan, besok Selasa 11 Juni 2019 Polri akan memberi penjelasan detail terkait kerusuhan 21-22 Mei yang berimbas pada penangkapan sejumlah tokoh.

Wiranto mengatakan, rapat yang dia pimpin membahas sejumlah isu nasional, salah satunya evaluasi arus mudik dan balik Lebaran 2019. Selain itu, dibahas juga terkait persiapan pengamanan sidang gugatan hasil Pilpres 2019 oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang digelar perdana Jumat 14 Juni nanti.

Lihat juga : Pihak Prabowo Mengajukan Tuntutan Untuk Saya Jadi Presiden atau Pemilu Diulang

Selain itu, semula usai rapat tadi sebenarnya akan ada penyampaian dari Polri terkait penangkapan terhadap sejumlah tokoh pascakerusuhan 21-22 Mei. Namun Wiranto menyebut penyampaian akan diundur besok Selasa (11/6) agar lebih komprehensif.

"Persiapan pengamanan sidang MK, terus kemudian bagaimana proses hukum dari orang-orang yang diduga melanggar hukum pascapemilu dan sebagainya, juga termasuk kerusuhan, kan begitu," kata Wiranto kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (11/6/2019).

"Kemudian tadi juga kita ingin supaya adanya satu penjelasan secara detail mengenai tokoh-tokoh yang ditangkap, apa sebabnya, alasannya apa, besok itu akan lengkap dismapaikan ke publik. Jadi bukan informasi lagi, tapi berita acara pemeriksaannya ya. Tadi saya minta langsung dijelaskan ke wartawan (oleh Kapolri-red) belum lengkap ya. Jadi, jangan khawatir nanti kita jelaskan ke publik. Supaya apa? supaya tidak kesimpangsiuran, begitu," sambungnya menegaskan.

Rapat di Kemenko Polhukam ini dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadir juga Jaksa Agung M Prasetyo, Kepala BNPT Suhardi Alius, hingga Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono. Sejumlah menteri, seperti Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, hingga Menhan Ryamizard Ryacudu, juga hadir. Rapat berlangsung tertutup.

Kerusuahan 21 - 22 Mei Pemerintah akan Beritahu Siapa Dalang Dari Semua ini 

Pihak Prabowo Mengajukan Tuntutan Untuk Saya Jadi Presiden atau Pemilu Diulang

Pihak Prabowo Mengajukan Tuntutan Untuk Saya Jadi Presiden atau Pemilu Diulang -  Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitisi (MK). Mereka mengajukan 7 tuntutan ke MK. Apa saja?

Berikut 7 tuntutan yang mereka ajukan ke MK sebagaimana dirangkum detikcom dari berkas gugatan, Minggu (26/5/2019):

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.
4. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar'uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019.
5. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

Lihat juga : Nama Amien Rais Hari Keluar Untuk di Panggil Polisi Yang Berhubungan Kasus Makar

6. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2014.

atau:

7. Memerintahkan Termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.

"Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)," ujar tim hukum.

Berdasarkan keputusan KPU, jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239. Sehingga selisih suara sebanyak 16.957.123.

Pihak Prabowo Mengajukan Tuntutan Untuk Saya Jadi Presiden atau Pemilu Diulang

  

 

Nama Amien Rais Hari Keluar Untuk di Panggil Polisi Yang Berhubungan Kasus Makar

Nama Amien Rais Hari Keluar Untuk di Panggil Polisi Yang Berhubungan Kasus Makar - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya hari ini. Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana.

Pantauan detikcom di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, pukul 10.27 WIB, Amien Rais sudah tiba. Ia tampak ditemani sekitar 5 orang.

"Sangat sehat," jawab Amien saat ditanya kondisi kesehatannya oleh wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Sementara Amien enggan menanggapi pertanyaan dari awak media. Ia menyebut akan memberikan keterangan secara lengkap usai pemeriksaan selesai.

"Nanti saya kasih press conference yang mantap, tenang aja," kata Amien.

Hari ini adalah panggilan kedua Amien setelah pada panggilan pertama ia mangkir. Amien akan dicecar pertanyaan terkait pernyataan people power yang disampaikan tersangka Eggi Sudjana.

Lihat juga : Turut Berduka Dari Presiden Untuk Ustaz Arifin Ilham Meninggal

Sebelumnya, Amien dipanggil polisi pada pekan lalu. Tetapi dia tidak datang tanpa alasan.

Seperti diketahui, Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar. Eggi menjadi tersangka makar setelah ucapan 'people power' di depan rumah Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, 17 April 2019.

Eggi ditahan di Polda Metro Jaya sejak Selasa (14/5) pagi. Penahanan dilakukan setelah polisi memanggilnya sebagai tersangka dan menangkapnya di Polda Metro Jaya seusai pemeriksaan pada Senin (13/5) malam.

Nama Amien Rais Hari Keluar Untuk di Panggil Polisi Yang Berhubungan Kasus Makar

Kodisi Utama di Pontianak Aman dan Terkendali Pascarusuh 22 Mei

Pascarusuh 22 Mei, Situasi di Pontianak Kembali Kondusif - Sejak Kamis pagi arus lalu lintas kendaraan bermotor dari arah Jembatan Landak hingga Jembatan Kapuas I kembali normal. Pada Rabu (22/5) lalin di lokasi diblokade massa dan pos polisi di dekat lokasi juga dibakar.

"Sejak pagi tadi blokade sudah dibuka, sehingga arus lalu lintas kendaraan bermotor yang sempat dialihkan dari Jembatan Landak hingga Jembatan Kapuas I ke arah Jembatan Kapuas II, kini sudah normal kembali," kata Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Donny Charles Go, di Pontianak, yang dilansir dari Antara, Kamis (23/5/2019).

Meskipun begitu, menurut dia personel gabungan TNI dan Polri masih tetap disiagakan di kawasan-kawasan yang sebelumnya menjadi lokasi kericuhan, seperti di perempatan Jalan Tanjungpura-Imam Bonjol-Pahlawan.

Lihat juga : Jokowi Mendapatkan Ucapan Selamat Dari SBY

"Termasuk juga masih disiagakan personel gabungan di Mapolsek Pontianak Timur, guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Intinya penempatan personel gabungan itu untuk memberikan rasa aman pada masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyayangkan aksi tersebut yang banyak merusak berbagai fasilitas umum, seperti tiga lampu pengatur lalu lintas, yakni di perempatan Siantan, Tanjung Hulu, dan Tanjung Raya.

"Selain itu, aksi tersebut juga telah merusak dua pos polisi, yakni di kawasan sebelum Jembatan Kapuas I dan di perempatan Jalan Tanjungpura-Imam Bonjol-Pahlawan. Untuk kerusakan tiga titik lampu pengatur lalu lintas secepatnya akan kami koordinasikan dengan Dishub Kota Pontianak, sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di kawasan itu," ungkapnya.

Kodisi Utama di Pontianak Aman dan Terkendala Pascarusuh 22 Mei

Jokowi Mendapatkan Ucapan Selamat Dari SBY

Jokowi Mendapatkan Ucapan Selamat Dari SBY - Komandan Kogasma Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengimbau pihak-pihak yang belum menerima hasil Pemilu 2019 menyalurkannya lewat jalur hukum. Ia berharap perselisihan hasil pemilu tidak dilakukan lewat aksi jalanan.

"Kalaupun ada kalangan yang belum puas atau belum menerima hasil rekapitulasi KPU, maka bisa disalurkan melalui jalur konstitusional. Ada jalannya dan mudah-mudahan kita, masyarakat, terhindar dari segala polemik yang diperburuk dengan aksi-aksi tidak konstitusional," ujar AHY setelah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Rabu (22/5/2019).

Diketahui, KPU telah menuntaskan rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2019. Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin ditetapkan menjadi pemenang Pilpres 2019. Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 55,50% suara, sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan 44,50%.

Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN).

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan menolak hasil Pilpres 2019 itu. Mereka berencana menggugat hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Lihat Juga : Kejadian 22 Mei Hal Yang Konyol, Lebih Baik Perbanyak Ibadah

AHY menyebut Demokrat, yang hingga kini masih berada di Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, mengapresiasi sikap pasangan nomor urut 02 tersebut. Partai berlambang mirip logo Mercy itu juga memberikan pujian kepada Jokowi, yang menyatakan akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kami senang dan lega mendengar Bapak Prabowo menyampaikan iktikad tersebut menempuh jalur konstitusional untuk mengajukan keberatan atas hasil pemilu. Sedangkan Pak Jokowi jelaskan dengan iktikad baik menjadi pemimpin dan pengayom semua. Berada di atas golongan semua karena itu yang kita harapkan Indonesia untuk semuanya," kata AHY
.

 

Senada dengan sang ayah yang juga Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), AHY memberikan selamat atas kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Ia mengaku mengucapkan langsung saat bertemu tadi.

"Pada kesempatan baik tadi, saya mengucapkan selamat pada Presiden Jokowi atas kemenangan hasill rekap KPU 21 Mei lalu," kata AHY.

Putra sulung SBY itu menyebut sang ayah tidak hanya menyampaikan selamat ke Jokowi lewat video. AHY mengatakan presiden RI ke-6 tersebut juga menelepon langsung Jokowi atas kemenangannya di Pilpres 2019.
 

"Telah disampaikan langsung Bapak SBY tadi malam melalui telepon dan ada video statement yang masyarakat sudah menyaksikannya bahwa ada kelegaan di hati Bapak SBY dan kita semua, bahwa kita kemarin dengarkan langsung bahwa ada itikad semangat agar semua pihak dapat menjaga suasana pasca-pengumuman dengan tenang damai," tuturnya.

Soal situasi politik yang terjadi pasca pengumuman rekapitulasi Pemilu 2019, AHY mengingat soal persatuan bangsa yang harus dikedepankan. Ia mengimbau seluruh rakyat Indonesia bersatu dan jangan sampai terprovokasi yang dapat menyebabkan perpecahan.

"Jangan sampai akibat kontestasi politik yang keras, negara terbelah dalam 2 kubu yang tidak bertemu kembali. Kita sesama anak bangsa yang cinta rasa aman damai. Kita punya tujuan sama untuk wujudkan Indonesia makin baik adil sejahtera dan menjadi rumah besar untuk kita semua. Hari ini sampai kapan pun," ujar AHY.

Jokowi Mendapatkan Ucapan Selamat Dari SBY

Anies soal Korban Rusuh Jakarta Semalam: Ada 6 Korban Meninggal Dunia

Anies soal Korban Rusuh Jakarta Semalam: Ada 6 Korban Meninggal Dunia - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mendapatkan informasi mengenai jumlah korban tewas dari aksi semalam menjelang 22 Mei 2019. Ada 6 korban tewas.

"Korban sejauh ini ada 6 korban meninggal," kata Anies di RS Tarakan, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).

Enam korban tewas itu berada di RS Tarakan, RS Pelni, Budi Kemuliaan, RSCM, dan RS Angkatan Laut Mintoharjo.

Baca juga : Jokowi Blusukan Cari Calon Ibu Kota Baru di Kalimantan, Ini Hasilnya

"Ini per jam sembilan. Jadi ada sekitar 200-an orang luka luka per jam 9. Ada 6 orang meninggal," kata Anies.

Ricuh terjadi mulai menjelang tengah malam dan baru mulai kondusif menjelang sahur. Pagi ini, massa kembali berdatangan ke sejumlah titik di Jakarta di antaranya di depan Bawaslu dan Jl Jatibaru Tanah Abang.

Anies soal Korban Rusuh Jakarta Semalam: Ada 6 Korban Meninggal Dunia

Jokowi Blusukan Cari Calon Ibu Kota Baru di Kalimantan, Ini Hasilnya

Jokowi Blusukan Cari Calon Ibu Kota Baru di Kalimantan, Ini Hasilnya - Pemerintah memiliki rencana untuk memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah di luar pulau Jawa. Presiden Joko Widodo sudah blusukan atau mengunjungi dua wilayah di Palangka Raya dan Bukit Soeharto.

Apa saja hasilnya?

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan bersama Presiden sudah melakukan kunjungan ke dua wilayah di luar pulau Jawa.

Dua lokasi tersebut memang dipertimbangkan secara mendalam dan lebih detail karena memang posisinya ada di pusatnya Indonesia atau pertengahan Indonesia.

Baca juga : Beranikah Jokowi Bentuk Kabinet Profesional Berisi Anak-anak Muda?

Menurut Bambang ada plus minus dari masing-masing lokasi yang dikunjungi. Namun antusiasme dari pemerintah daerah dan masyarakat sangat luar biasa. Bambang mengatakan pemerintah dan masyarakat daerah siap mendukung untuk membantu proses pemindahan ini.

"Karena intinya membangun kota baru jadi bukan di atas kota yang sudah ada. Kami juga menilai seberapa besar nantinya infrastruktur yang dibutuhkan untuk membangun kota tersebut kedua lokasi tersebut sudah memberikan gambaran," kata Bambang dalam saat Blak-blakan dengan detikcom pekan lalu di Jakarta.

Dia menjelaskan Presiden Jokowi sudah memberikan arahan kepada Bappenas terkait hal detail hasil perjalanan tersebut.

Karena itu dari hasil kunjungan itu tak bisa diputuskan apa hasilnya. Karena pihak Bappenas juga harus berdasarkan data sekunder dan menggunakan data primer. Jadi jika ada pengujian lapangan, pengujian tanah, air bersih harus dilakukan secara langsung dan melihat bukti fisiknya.

Baca juga : Polisi Tangkap Pria yang Ancam Penggal Kepala Jokowi

"Karena kita ingin pusat pemerintahan baru ini adalah sesuatu yang ideal dari sisi perencanaan kota itu sendiri. Indonesia kan saat ini belum ada kota yang direncanakan secara ideal, semuanya termasuk dari infrastrukturnya," jelas dia.

Sebelumnya memang Bappenas telah melakukan kajian terkait pusat pemerintahan baru. Jadi nantinya kota baru ini akan berjalan sebagai pusat pemerintahan dan Jakarta sebagai pusat bisnis dan jasa.

Nantinya di kota baru akan dibangun distrik pemerintahan terpadu. Sehingga kantor pemerintahan akan dalam satu wilayah.

"Tidak terpencar seperti sekarang, Kementerian Pertanian ada di Ragunan, Kementerian PUPR ada di Kebayoran dan Istana sendiri ada di Medan Merdeka," jelas dia.

Pemerintah juga mengkaji model kota baru seperti Putra Jaya di Malaysia yakni pusat pemerintahan barunya berjarak antara 50 km - 70 km dari Jakarta.

Jokowi Blusukan Cari Calon Ibu Kota Baru di Kalimantan, Ini Hasilnya

Beranikah Jokowi Bentuk Kabinet Profesional Berisi Anak-anak Muda?

Beranikah Jokowi Bentuk Kabinet Profesional Berisi Anak-anak Muda? - Joko Widodo (Jokowi) diminta mewujudkan zaken kabinet alias kabinet berisi kaum profesional bila dia melanjutkan pemerintahannya di periode kedua nanti. Dikabarkan pula, kabinet Jokowi nantinya akan diisi kaum muda alias milenial.

Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Profesor Martani Huseini, menilai zaken kabinet berisi kaum milenial adalah syarat untuk melunasi janji-janji Jokowi kepada rakyat. Janji-janji itu harus dilunasi.

"Presiden ke depan akan diuji janji-janji politiknya, apakah benar bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau dia masih berat pada faktor pendukungnya yang harus mengisi kementerian ini dan kementerian itu, maka itu akan memberatkannya untuk melunasi janji politik," kata Martani kepada wartawan, Selasa (14/5/2019).

Baca juga : Polisi Tangkap Pria yang Ancam Penggal Kepala Jokowi

Masuknya orang-orang parpol di kursi menteri dinilai bakal memberatkan langkah Jokowi dalam melunasi janji, mewujudkan 'legacy' pemerintahannya. Dalam kondisi seperti ini, orang-orang profesional perlu diprioritaskan demi pemerintahan yang lebih baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan parpol pendukung.

"Parpol-parpol harus tahu diri. Kalaupun mau menaruh orang di kursi menteri, jangan sembarangan," kata Martani.

Dia mengibaratkan kabinet pemerintahan seperti orkestra yang dipimpin presiden. Pemain terompet hingga penggesek biola harus bisa membaca not balok di partitur. Mereka juga harus patuh terhadap aba-aba sang dirigen yakni presiden. Bayangkan bila pemain terompet dipilih hanya karena dia dekat dengan dirigen padahal tak bisa membaca partitur, bayangkan pula bila pemain musiknya tidak patuh ke dirigen. Tak akan ada simfoni yang indah.

"Maka harmonisasi itu penting dan harus disepakati sejak awal," kata Martani.

Soal kabinet berisi kaum milenial, Martani menilai itu memang dibutuhkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang sarat teknologi dan inovasi. Inovasi bukannya tidak bisa dilakukan orang-orang tua, namun akan lebih mudah dilakukan kaum muda.

"Ada korelasi antara inovasi dengan kaum muda. Anak muda belajar lebih cepat daripada orang tua, apalagi orang di atas usia 50 tahun bakal punya keterbatasan berpikir secara biologis," kata Martani.

Pria kelahiran 1951 lulusan University Paris de Sorbonne IV ini menyadari anak-anak muda lebih dinamis dan cepat beradaptasi dengan teknologi baru. Mereka lebih cocok memimpin kementerian. 

Baca juga :  Rekap Pilpres di Jawa Timur Rampung, Jokowi Kalahkan Prabowo

Muda, menurutnya tidak harus selalu ditentukan umur, melainkan harus berjiwa muda. Soalnya ada pula sosok muda usia namun jiwanya cenderung tidak dinamis. Anak muda yang duduk di pemerintahan nantinya juga perlu kemampuan pemanfaatan teknologi komunikasi yang baik demi efisiensi birokrasi. Anak muda yang duduk di kursi menteri haruslah orang yang berintegritas, kompeten, bernyali, punya renjana, dan bisa menyatukan semuanya.

"Tantangan saat ini juga berat. Masalah sosial dan politik sudah luar biasa berat karena sudah kadung terbelah (saat Pilpres). Ini menuntut sosok muda yang kolaboratif, bisa menyatukan semuanya," kata dia. 

Yang jelas, kaum muda lebih unggul dibandingkan kaum tua. Bila kaum muda yang kompeten ditempatkan di kabinet, itu adalah piliahan yang tepat.

"Buat saya itu mutlak, Pemerintahan mendatang harus punya agility dan semangat berinovasi," kata Martani.

Beranikah Jokowi Bentuk Kabinet Profesional Berisi Anak-anak Muda?

Polisi Tangkap Pria yang Ancam Penggal Kepala Jokowi

Polisi Tangkap Pria yang Ancam Penggal Kepala Jokowi - Tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pria yang mengancam memenggal Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ancaman itu disampaikan saat beraksi di Bawaslu dan menjadi viral di media sosial.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pria berinisial HS itu ditangkap di Perumahan Metro, Parung, Kabupaten Bogor. Penangkapan dilakukan pada Minggu (12/5) pagi sekitar pukul 08.00 WIB.

"Telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan tindak pidana di bidang ITE dengan modus pengancaman pembunuhan terhadap Presiden RI yang sedang viral di media sosial,"

Lihat juga : Rekap Pilpres di Jawa Timur Rampung, Jokowi Kalahkan Prabowo

HS dikenakan pasal Pasal 104 Kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 ayat 4 junto pasal 45 ayat 1 UU RI nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI no 11 tahun 2008 tentang ITE.

Argo merincikan HS merupakan pria kelahiran Jakarta, 08 Maret 1994. Ia merupakan warga Palmerah Barat,Jakarta.


HS ditangkap lantaran melakukan pengancaman pembunuhan terhadap Jokowi saat melakukan aksi di depan Kantor Bawaslu pada Jumat (10/5) pukul 14.40 WIB.

Aksinya yang terekam video langsung viral di media sosial. HS terekam mengucapkan kata-kata ancaman kepada Jokowi.

"Dari Poso nih, siap penggal kepala Jokowi, Jokowi siap lehernya kita penggal kepalanya demi Allah," kata HS dalam video sebagaimana disampaikan Argo.

Polisi Tangkap Pria yang Ancam Penggal Kepala Jokowi 

Rekap Pilpres di Jawa Timur Rampung, Jokowi Kalahkan Prabowo

Rekap Pilpres di Jawa Timur Rampung, Jokowi Kalahkan Prabowo - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, telah merampungkan rekapitulasi Pemilu dan Pilpres 2019, tingkat provinsi. Hasilnya calon presiden dan wakil presiden nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin berhasil unggul, atas capres dan cawapres nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Di Jatim, Jokowi-Ma'ruf mendapat suara sebesar 16.231.668 dengan presentase 65,79 persen. Sementara Prabowo-Sandi hanya mendapat 8.441.247 dengan presentase 34,21 persen.

"Perolehan total menurut perhitungan terakhir tadi ada total 25.511.241 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Dari total tersebut untuk paslon 01 itu ada 16.231.668 suara. Sedangkan untuk paslon 02 ada total 8.441.247 suara," kata Ketua KPU Jatim Choirul Anam, usai rekapitulasi di Hotel Singgasana Surabaya, Sabtu (11/5).


Anam mengatakan total suara di Jatim mencapai 25.511.241 pemilih, dengan suara tidak sah sebesar 838.326, dan suara sah total sebanyak 24.672.915.

Persentase kemenangan paling besar untuk Jokowi-Ma'ruf terdapat di Kabupaten Kediri, yakni sebesar 82.50 persen. Sedangkan bagi Prabowo-Sandi persentase tersebar ada di Kabupaten Pamekasan sebanyak 83,78 persen.

Lihat juga : Menakar 'Kegentingan' Reshuffle Kabinet Jokowi

Dari data tersebut, Anam mengklaim jumlah partisipasi pemilih di Jawa Timur kali ini terbilang cukup tinggi. Anam menyebut persentasenya mencapai 82,5 persen. Hal ini melampaui target nasional yakni 77,5 persen.

"Kalau bicara partisipasi pemilih atau kehadiran di Jawa Timur tadi secara singkat kita hitung ada 82,5 persen untuk partisipasi pemilihnya. Di atas target kita maupun target nasional 77,5 persen," ujar Anam.

Tingkat partisipasi tersebut, kata Anam telah melampaui target awal pihaknya yakni sebanyak 80 persen. Anam pun bersyukur atas capaian itu. Ia menilai antusiasme masyarakat makim tinggi.

"Jadi Alhamdulillah bisa terlampaui antusiasme masyarakat datang ke TPS sangat tinggi ya," ucap Anam.

Lihat juga : Situng KPU 71%: Jokowi-Amin 56,23% Prabowo-Sandi 43,77%

Lebih lanjut, data rekapitulasi ini pun bakal dibacakan dan disahkan pagi hari nanti, pukul 09.00 WIB, untuk ditandatangani oleh saksi. Selanjutmya, Anam mengaku akam menyerahkan hasil ini ke tingkat nasional di KPU RI, pada 12 hingga 13 Mei.

"Mungkin akan berangkat tanggal 12 atau maksimal tanggal 13 Mei ke KPU RI untuk melakukan proses rekapitulasi jenjang berikutnya, rekapitulasi nasional di kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta," pungkasnya.

Berikut hasil rekapitulasi sementara Tingkat Provinsi di Jawa Timur untuk Pemilihan Presiden:

1. Kediri (Kota):
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 143.991 suara (78,71 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 38.955 suara (21,29 persen)

2. Blitar (Kota):
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 73.660 suara (77,74 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 21.086 suara (22,26 persen)

3. Pasuruan (Kota):
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 71.351 suara (56,95 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 53.943 suara (43,05 persen)

4. Mojokerto (Kota):
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 60.858 suara (71,03 persen)
-Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 24.819 suara (28,97 persen)

5. Madiun (Kota):
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 84.998 suara (71,39 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 34.069 suara (28,61 persen)

6. Batu (Kota):
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 101.288 suara (74,06 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 35.470 suara (25,94 persen)

7. Probolinggo (Kota):
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 85.184 suara (58,50 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 60.431 suara (41,50 persen)

8. Nganjuk:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 541.179 suara (80,40 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 131.953 suara (19,60 persen)

9. Ngawi:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 424.178 suara (78,11 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 118.860 suara (21,89 persen)

10. Bojonegoro:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 560.695 suara (67,22 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 273.461 suara (32,78 persen)

11. Tuban:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 533.704 suara (73,13 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 196.103 suara (26,87 persen)

12. Lamongan:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 515.751 suara (64,63 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 282.300 suara (35,37 persen)

13. Gresik:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 506.307 (66,72 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 252.515 suara (33,28 persen)

14. Lumajang:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 386.281 suara (59,28 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 265.333 suara (40,72 persen)

15. Pacitan:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 116.196 suara (41,86 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 230.810 suara (58,14 persen)

16. Ponorogo:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 422.016 suara (71,68 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 166.716 suara (28,32 persen)

17. Trenggalek:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 351.868 suara (77,01 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 105.036 suara (22,99 persen)

18. Tulungagung:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 550.644 suara (81,83 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 122.250 suara (18,17 persen)

19. Blitar:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 638.096 suara (85,21 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 110.751 suara (14,79 persen)

20. Kediri:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 815.883 suara (82,50 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 173.098 suara (17,50 persen)

21. Jember:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 891.208 suara (64,82 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 483.786 suara (35,18 persen)

22. Banyuwangi:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 711.117 suara (72,22 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 273.543 suara (27,78 persen)

23. Bondowoso:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 213.887 suara (43,51 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 277.677 suara (56,49 persen)

24. Situbondo:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 202.789 suara (49,87 persen).
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 203.812 suara (50,13 persen)

25. Probolinggo:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin 431.273 (60,70 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 279.196 (39,30 persen).

26. Pasuruan:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 589.372 (60,91 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 378.130 (39,09 persen).

27. Sidoarjo:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 817.853 (69,98 persen)
-Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 350.788 (30,02 persen)

28. Mojokerto:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 531.637 (76,30 persen).
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 165.131 (23,70 persen).

29. Jombang:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 615.972 (76,63 persen).
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 187.763 (23,37 persen).

30. Madiun Kabupaten:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 333.938 suara (74,64 persen).
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 113.418 suara (25,36 persen).

31. Magetan:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 286.038 (67,71 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno :136.383 (32,29 persen)

32. Malang (Kota):
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin: 345.695 (67,29 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 168. 001 (32,71 persen)

33. Surabaya:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin 1.124.966 (70,16 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 478.439 (29,84 persen)

34. Malang (Kabupaten):
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin: 1.179.241 (75,33 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 386.001 (24,67 persen)

35. Bangkalan:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 440. 129 (57,74 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 322.131 (42,26 persen)

36. Sampang:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 187.189 (24,70 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 570.597 (75,30 persen)

37. Pamekasan:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 102.931 (16,22 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 531.561 (83,78 persen)

38. Sumenep:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin : 242.305 (35,67 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno : 436,931 (64,33 persen)

TOTAL Jawa Timur:
- Joko Widodo - KH Ma'ruf: 16.231.668 (65,79 persen)
- Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 8.441.247 (34,21 persen)

Total suara sah: 24.672.915
Tidak suara sah: 838.326
Jumlah suara masuk: 25.511.241

 Rekap Pilpres di Jawa Timur Rampung, Jokowi Kalahkan Prabowo 

Menakar 'Kegentingan' Reshuffle Kabinet Jokowi

Menakar 'Kegentingan' Reshuffle Kabinet Jokowi - Isu reshuffle kabinet Jokowi-JK (Jusuf Kalla) berhembus kencang. Belum diketahui pasti kapan rencana perombakan kabinet ini bakal dieksekusi. Namun, apakah reshuffle terhadap sejumlah menteri karena dirasa genting?

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto menjelaskan bahwa peluang perombakan kabinet itu ada. Namun, Johan tidak bisa menyebut kapan waktu pastinya.

"Kalau sampai Lebaran saya kira tidak ada. Saya tidak tahu setelah Lebaran, kemungkinan itu bisa saja," ujar Johan Budi di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2019).

Johan juga mengungkapkan, Jokowi selalu melakukan evaluasi terhadap menterinya sebelum melakukan perombakan. Selain itu, dia menyebut Jokowi pun melakukan cross-check kinerja.

"Bahwa Pak Presiden melihat atau me-review ke belakang untuk reshuffle selalu didahului evaluasi Pak Presiden dengan menterinya dan tidak dilakukan dalam satu termin waktu tertentu. Evaluasi itu dilakukan setiap saat dan Pak Presiden Jokowi selalu cross-check kinerja pembantunya kepada semua pihak," kata Johan.

Kendati demikian, Johan memastikan, perombakan kabinet ini tidak akan dilakukan sebelum Lebaran.

"Tapi saya dengar tidak sebelum Lebaran karena menghadapi banyak hal," lanjut Johan.

Baca juga : Situng KPU 71%: Jokowi-Amin 56,23% Prabowo-Sandi 43,77%

Seperti diketahui, isu reshuffle kabinet ini mencuat jelang masa akhir periode pemerintahan Jokowi-JK usai beberapa nama menteri terseret dalam proses hukum di KPK. Setidaknya, ada tiga nama menteri yang harus berurusan dengan proses hukum di KPK. Mereka adalah Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita (NasDem), Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin (PPP), serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (PKB).

Menurut Johan, menteri-menteri yang terseret proses hukum di KPK itu sudah dipanggil Jokowi. Ia menyebut, Jokowi selalu mengingatkan kepada menterinya untuk tidak terseret kasus hukum.

"Apakah Pak Presiden sudah memanggil menteri yang sudah atau sedang diperiksa KPK, saya kira itu pasti sudah dilakukan Pak Presiden. Pasti Pak Presiden meminta penjelasan yang bersangkutan kenapa diperiksa oleh KPK," ujar Johan.

Johan pun mengatakan, Jokowi bakal mengganti menterinya jika sudah berstatus tersangka. Namun, jika masih berstatus saksi, hal itu belum tentu akan dilakukan.


"Kalau berstatus tersangka akan diganti. Kalau sebagai saksi, belum tentu. Bisa saja jadi saksi karena memang ada informasi yang diperlukan," sebut Johan.

Baca juga : CLS Knights Menangi Gim Pertama Final ABL 2018/2019

Menanggapai hal ini, pengamat politik dari Populi Center Usep S Ahyar menilai rencana reshuffle kabinet ini dirasa perlu karena beberapa alasan. Menurutnya, terseretnya sejumlah nama menteri dalam pusaran proses hukum di KPK juga jadi alasan.

"Saya kira genting. Karena saya kira ada beberapa alasan yang mendasarinya. Seperti misalnya, ada sejumlah menteri yang disinyalir terseret kasus di KPK, lalu ada menteri yang kinerjanya tidak perform karena sibuk mengurus posisinya karena mencalonkan jadi anggota DPR. Selain itu, reshuffle ini juga penting untuk menggenjot target di akhir masa jabatan Jokowi," kata Usep saat dihubungi detikcom, Kamis (9/5/2019)

Namun, Usep mengingatkan, pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa perombakan kabinet ini tidak menyangkut urusan politik.

"Yang perlu diingat, pemerintah harus bisa meyakinkan publik kalau perombakan menteri ini tidak terkait urusan politik. Tapi murni urusan negara. Kalau tidak, ini bisa jadi amunisi bagi musuh politik Jokowi, untuk menyerangnya" katanya.

Lantas, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai rencana reshuffle kabinet ini perlu jika memang ada sejumlah nama menteri yang tidak kompeten. Dia bahkan, mengibaratkan sebuah kabinet menteri seperti sebuah grup penyanyi orkestra.

"Namanya kabinet itu teamwork. Itu yang menjadi utama. Teamwork itu ibarat orkestra, orkestra itu bisa jadi ada nada yang tidak harmoni. Karena ada nada sumbang, artinya itu hanya persoalan koordinasi. Nada sumbang itu juga bisa dari kemampuan penyanyinya yang tidak memenuhi kompetensi kan. Nah reshuffle itu hanya dibutuhkan kalau penyanyinya enggak kompeten," kata Enny saat dihubungi detikcom, Kamis (9/5/2019).

Enny juga menyoroti menteri yang punya posisi strategi di partai politik. Dia menilai seharusnya sosok menteri yang ada di kabinet tak terseret dengan urusan lain selain kinerja pemerintahan.

Menakar 'Kegentingan' Reshuffle Kabinet Jokowi